Box Layout
HTML Layout
Boxed
Wide
Rtl
Ltl
Backgroud Images
Backgroud Pattern
DPP APINDO PROVINSI KALTARA
+62 85247141692
+62 85247141692
Kontak
Toggle navigation
BERANDA
BERITA
Artikel
Kegiatan
Pengumuman
Pemerintah
Covid-19
Apindo
Indeks Berita
LAYANAN
INDUSTRI
PERDAGANGAN
INVESTASI
KETENAGAKERJAAN
BPJS KESEHATAN
BPJS KETENAGAKERJAAN
PAJAK
INFRASTRUKTUR
UPAH
UNDANG-UNDANG
PROFIL
PROFIL DPP APINDO KALTARA
STRUKTUR PENGURUS
AD / ART APINDO
GALERI
Galeri Foto
Galeri Video
UNDUHAN
KONTAK
APINDO MART
UNDANG-UNDANG
Daftar Regulasi dibidang Undang-Undang
:
Untuk
Mencari
Dokumen, Silahkan Tekan tombol
CTRL
+
F
untuk mulai pencarian.
1.
UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
2.
UU NO. 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
3.
UU NO. 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
4.
UU NO. 15 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN MARITIME LABOUR CONVENTION, 2006, (PENGESAHAN KONVENSI KETENAGAKERJAAN MARITIM, 2006)
5.
UU NO. 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK
6.
UU NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS
7.
UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
8.
UU NO. 9 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT (PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA)
9.
UU NO. 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHT OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES (KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI PERLINDUNGAN HAK-HAK SELURUH PEKERJA MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA)
10.
UU NO. 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
11.
UU NO. 19 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (KONVENSI MENGENAI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS)
12.
UU NO. 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
13.
UU NO. 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
14.
UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
15.
UU NO. 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
16.
UU NO. 2 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN PERPPU NO. 1 TAHUN 2005 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UU NO. 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENJADI UU
17.
UU NO. 1 TAHUN 2005 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
18.
UU NO. 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
19.
UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
20.
UU NO. 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
21.
UU NO. 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA
22.
UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
23.
UU NO. 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH
24.
UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA
25.
UU NO. 21 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 111 CONCERNING DISCRIMINATION IN RESPECT OF EMPLOYMENT AND OCCUPATION (KONVENSI ILO MENGENAI DISKRIMINASI DALAM PEKERJAAN DAN JABATAN)
26.
UU NO. 20 TAHUN 1999 PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 138 CONCERNING MINIMUM AGE FOR ADMISSION TO EMPLOYMENT (KONVENSI ILO MENGENAI USIA MINIMUM UNTUK DIPERBOLEHKAN BEKERJA)
27.
UU NO. 19 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 105 CONCERNING THE ABOLITION OF FORCED LABOUR (KONVENSI ILO MENGENAI PENGHAPUSAN KERJA PAKSA)
28.
UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
29.
UU NO. 1 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG TENTANG KEPAILITAN
30.
UU NO. 7 TAHUN 1984 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKIRIMINASI TERHADAP WANITA (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMANATION AGAINST WOMEN)
31.
UU No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan
32.
UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
33.
UU No. 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan