Box Layout

HTML Layout
Backgroud Images
Backgroud Pattern
  • DPP APINDO PROVINSI KALTARA
blog-img-10

Posted by : Administrator

UNDANG-UNDANG

Daftar Regulasi dibidang Undang-Undang :

Untuk Mencari Dokumen, Silahkan Tekan tombol CTRL + F untuk mulai pencarian.

1. UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

 

2. UU NO. 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

 

3. UU NO. 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN

 

4. UU NO. 15 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN MARITIME LABOUR CONVENTION, 2006, (PENGESAHAN KONVENSI KETENAGAKERJAAN MARITIM, 2006)

 

5. UU NO. 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK

 

6. UU NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

 

7. UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

 

8. UU NO. 9 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT (PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA)

 

9. UU NO. 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHT OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES (KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI PERLINDUNGAN HAK-HAK SELURUH PEKERJA MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA)

 

10. UU NO. 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

 

11. UU NO. 19 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (KONVENSI MENGENAI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS)

 

12. UU NO. 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

 

13. UU NO. 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

 

14. UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

 

15. UU NO. 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

 

16. UU NO. 2 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN PERPPU NO. 1 TAHUN 2005 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UU NO. 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENJADI UU

 

17. UU NO. 1 TAHUN 2005 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

 

18. UU NO. 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

 

19. UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

 

20. UU NO. 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

 

21. UU NO. 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA

 

22. UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

 

23. UU NO. 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

 

24. UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

 

25. UU NO. 21 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 111 CONCERNING DISCRIMINATION IN RESPECT OF EMPLOYMENT AND OCCUPATION (KONVENSI ILO MENGENAI DISKRIMINASI DALAM PEKERJAAN DAN JABATAN)

 

26. UU NO. 20 TAHUN 1999 PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 138 CONCERNING MINIMUM AGE FOR ADMISSION TO EMPLOYMENT (KONVENSI ILO MENGENAI USIA MINIMUM UNTUK DIPERBOLEHKAN BEKERJA)

 

27. UU NO. 19 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 105 CONCERNING THE ABOLITION OF FORCED LABOUR (KONVENSI ILO MENGENAI PENGHAPUSAN KERJA PAKSA)

 

28. UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

 

29. UU NO. 1 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG TENTANG KEPAILITAN

 

30. UU NO. 7 TAHUN 1984 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKIRIMINASI TERHADAP WANITA (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMANATION AGAINST WOMEN)

 

31. UU No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan

 

32. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

 

33. UU No. 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan