Diskusi Ekonomi Kaltara (DE-Kaltara) Perkembangan dan isu terkini Korporasi Sektor Unggulan Provinsi Kalimantan Utara
Tarakan – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar rapat bersama Bank Indonesia (BI) untuk membahas perkembangan ekonomi dan isu terkini sektor unggulan di provinsi Kalimantan Utara pada Kamis, 20 Februari 2025. Dalam rapat ini, APINDO meminta BI untuk menjadi jembatan antara pengusaha dan pemerintah pusat guna mengatasi berbagai kendala, terutama terkait perizinan, regulasi, dan ketenagakerjaan. Salah satu isu utama yang dibahas adalah implementasi Undang-Undang baru tentang Dana Hasil Ekspor (DHE) yang dinilai memberatkan pelaku usaha. Peraturan terbaru tentang Dana Hasil Ekspor (DHE) adalah revisi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023. Aturan ini berlaku mulai 1 Maret 2025.
APINDO Kaltara menyoroti tiga tantangan utama yang dihadapi pengusaha di wilayah Kaltara:
- Kendala Perizinan dan Regulasi yang Tidak Transparan
APINDO menekankan bahwa banyak regulasi baru, termasuk UU DHE, diterbitkan tanpa sosialisasi yang memadai kepada pengusaha. Proses perizinan yang rumit dan memakan waktu lama juga dinilai menghambat aktivitas bisnis dan memperlambat pertumbuhan ekonomi di Kaltara.
"Regulasi baru seperti UU DHE ini memberatkan pengusaha, terutama karena tidak ada sosialisasi yang jelas. Proses perizinan yang berbelit-belit juga membuat investasi dan kegiatan usaha terhambat," ujar perwakilan APINDO Kaltara.
- Kualitas Tenaga Kerja yang Tidak Sesuai Standar Industri
APINDO juga menyoroti masalah ketenagakerjaan, di mana kualitas tenaga kerja di Kaltara dinilai belum memenuhi standar yang dibutuhkan sektor unggulan. Akibatnya, pengusaha harus menanggung biaya tambahan untuk pelatihan dan peningkatan kompetensi karyawan.
"Kami membutuhkan tenaga kerja yang siap pakai dan kompeten. Saat ini, banyak perusahaan harus mengeluarkan biaya ekstra untuk melatih karyawan agar memenuhi standar industri," tambah perwakilan APINDO.
- Turunnya Angka Angkatan Kerja Akibat Transformasi Digital
APINDO mencatat penurunan angka angkatan kerja di Kaltara tahun ini, yang disebabkan oleh transformasi digital. Generasi muda lebih memilih menjadi entrepreneur atau bekerja di sektor digital ketimbang bergabung dengan perusahaan tradisional.
"Generasi muda sekarang lebih tertarik menjadi entrepreneur atau bekerja di sektor digital. Ini menjadi tantangan bagi kami untuk menarik minat mereka bekerja di sektor formal," jelas perwakilan APINDO.
Solusi dari Bank Indonesia
Bank Indonesia menyatakan komitmennya untuk mendiskusikan isu-isu tersebut dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Ketenagakerjaan. BI juga berencana memfasilitasi pertemuan rutin antara pengusaha dan pemerintah setiap beberapa bulan sekali guna memastikan komunikasi yang lancar dan solusi yang tepat untuk masalah yang dihadapi.
"Kami akan membawa masukan dari APINDO Kaltara ke tingkat pusat dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi terbaik. Selain itu, kami akan memfasilitasi pertemuan rutin antara pengusaha dan pemerintah agar masalah-masalah seperti ini bisa segera diatasi," ujar perwakilan Bank Indonesia.
Diharapkan, langkah-langkah ini dapat mendorong pertumbuhan sektor unggulan di Kaltara, meningkatkan iklim investasi, dan menciptakan sinergi yang lebih baik antara pengusaha, pemerintah, dan lembaga terkait.
